Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,76 berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada masa kepemimpinan Menteri Dody Hanggodo, capaian tersebut menempatkan kualitas pelayanan publik Kementerian PU dalam kategori sangat baik, tertinggi dalam lima tahun terakhir.
"Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," demikian disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, Triono, di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Triono mencatat, IKM Kementerian PU berada di angka 78,25 pada 2021, lalu meningkat jadi 83,59 setahun berikutnya, dan melonjak ke 86,18 pada 2023. Tren kenaikan berlanjut ke 88,22 pada 2024 sebelum akhirnya mencapai 89,76 pada 2025.
Metode dan Cakupan Responden Survei Kepuasan Masyarakat
Survei ini menjaring 635 responden yang disusun representatif dari 50 UPT/Balai pada 5 unit organisasi di Kementerian PU, meliputi Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan SDM.
Dengan cakupan tersebut, survei ini diklaim mampu menggambarkan kondisi pelayanan publik yang sebenarnya di kementerian yang kini dipimpin Menteri Dody Hanggodo. Pengambilan data kuesioner dilakukan pada 15 September–5 Oktober 2025 dengan formula Krejcie and Morgan.
Menurut Triono, sebanyak 68 persen responden berjenis kelamin laki-laki dan 32 persen perempuan. Rentang usia 31–40 tahun mendominasi dengan 30 persen, disusul 41–50 tahun (26 persen) dan di atas 50 tahun (14 persen). Adapun usia 26–30 tahun sebesar 17 persen dan di bawah 25 tahun 13 persen.
Dari sisi pendidikan, 62 persen responden berlatar S-1, 17 persen S-2, 12 persen SMA/SMK, 6 persen D-3/D-4, dan 3 persen sisanya kategori lain.
Hasil survei menunjukkan tiga unsur pelayanan terbaik yaitu prosedur pelayanan publik, kompetensi petugas, dan persyaratan pelayanan. Adapun tiga unsur yang masih perlu ditingkatkan adalah produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.
Triono menyebut, Kementerian PU turut menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai ajang dialog dua arah dengan para pemangku kepentingan. "Tujuannya adalah untuk menginformasikan temuan survei sekaligus menyaring masukan langsung dari pengguna layanan," kata dia.
Menanggapi hasil positif ini, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengingatkan Kementerian PU agar tak cepat berpuas diri.
"Kita dukung aksi bersih-bersih di Kementerian PU. Khususnya menyangkut ASN yang terbukti melakukan judol (judi online), jumlahnya ribuan. Apalagi itu temuan PPATK," tegas Trubus.
Ia mendorong Menteri Dody Hanggodo untuk terus memperketat pengawasan internal dan mewujudkan tata kelola yang bersih di Kementerian PU.
"Pengawasan serta tata kelola di Kementerian PU bisa semakin tertib. Jika memang (karyawan PU) tidak bisa dibina ya diganti saja. Kalau masih bisa ya dipertahankan," pungkas Trubus.
Baca juga: Menteri Dody Tegaskan Pembenahan Kementerian PU Lewat Whistleblowing dan Pergantian Pejabat.
