Menteri Dody Hanggodo Dorong Percepatan Pemerintahan Papua Tengah lewat Infrastruktur

Penulis: Redaksi  •  Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:12:12 WIB
Menteri Dody Hanggodo Dorong Percepatan Pemerintahan Papua Tengah lewat Infrastruktur

JAKARTA - Percepatan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah terus didorong Kementerian Pekerjaan Umum melalui pembangunan kompleks perkantoran di kawasan inti pusat pemerintahan, Kabupaten Nabire.

Tiga gedung utama, yaitu Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Progres konstruksi hingga 9 Agustus 2026 tercatat 36,90 persen dan ditargetkan tuntas Desember 2026.

Kontraktor pelaksana, PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO), telah bekerja sejak 20 Oktober 2025 dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar yang bersumber dari APBN.

"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.

Kawasan pusat pemerintahan ini juga akan dilengkapi gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta pekerjaan plambing dan elektrikal.

Penataan kawasan tersebut mulai dikerjakan Desember 2025 dan ditargetkan selesai Desember 2026, dengan progres saat ini mencapai 25,34 persen. Pekerjaan yang berjalan meliputi penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pondasi serta struktur Pos Pemadam Kebakaran, dan pengujian sand cone.

Kawasan ini berada sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, serta berjarak sekitar 28,5 kilometer dari pusat Kabupaten Nabire dengan waktu tempuh sekitar 60 menit menggunakan kendaraan roda empat.

Percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai bagian penting pembangunan nasional inklusif, sekaligus bagian dari PU 608, momentum Kementerian PU menghadirkan pembangunan infrastruktur bermanfaat nyata bagi masyarakat termasuk di Papua.

Reporter: Redaksi
Back to top