MANADO — Rencana ini merupakan respons atas anjloknya harga kopra global yang selama ini langsung berdampak pada petani. Asisten II Pemprov Sulut Jemmy Ringkuangan menegaskan, daerahnya tidak bisa lagi bertahan sebagai penjual bahan mentah.
"Selama ini saat harga kopra dunia anjlok, petani kita langsung merasakan rintihannya, karena itu kita tidak bisa lagi hanya menjadi penjual kelapa, kita harus menjadi pengelola ekosistem kelapa," ujarnya di Manado, Jumat.
Kebijakan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Penguatan ekosistem kelapa masuk dalam misi ketiga, yaitu membangun perekonomian daerah melalui hilirisasi sumber daya alam perkebunan, transisi ekonomi hijau, dan digitalisasi UMKM.
Selain itu, misi keempat juga mendorong penguatan daya saing internasional dengan infrastruktur terintegrasi, efisiensi logistik, dan teknologi rendah karbon. Arah kebijakan ini selaras dengan prioritas nasional pada klaster kedaulatan pangan, khususnya pengembangan kawasan perkebunan strategis.
Jemmy menjelaskan, ekosistem berarti menghubungkan seluruh rantai nilai dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, tantangan terbesarnya adalah banyaknya pohon kelapa tua yang produktivitasnya menurun. Peremajaan (replanting), penyediaan bibit unggul, dan pendampingan tata kelola pertanian modern menjadi prioritas.
"Petani kita harus dimanusiakan, dibantu agar hasil panen meningkat dan kesejahteraannya terjamin," katanya.
Pemprov Sulut memasang target produksi kelapa sebesar 270.964 ton pada 2027 dan meningkat menjadi 276.425 ton pada 2030. Angka ini sejalan dengan indikator kinerja perkebunan daerah yang menargetkan pertumbuhan produksi konsisten sebesar 0,54 persen setiap tahun.
Pada sisi pengolahan, hilirisasi diarahkan untuk mengolah seluruh bagian kelapa secara zero-waste. Sabut, tempurung, air, hingga daging buah dapat diubah menjadi Virgin Coconut Oil (VCO), karbon aktif, briket, cocopeat, hingga produk kecantikan dan kesehatan bernilai tinggi.
"Nilai tambah inilah yang harus berputar di Sulawesi Utara, bukan di luar daerah atau luar negeri," tegas Jemmy.
Untuk merealisasikan target tersebut, diperlukan modernisasi fasilitas produksi, sertifikasi mutu, kemudahan akses pembiayaan bagi petani dan UMKM, serta perluasan akses pasar ekspor. "Memperkuat ekosistem kelapa tidak bisa dilakukan setengah-setengah," ujarnya.