SULAWESI UTARA — Departemen Pertahanan AS memperbarui daftar Section 1260H pada awal pekan ini, menambahkan BYD bersama Alibaba, Baidu, NIO, Unitree, dan RoboSense ke dalamnya. Dalam dokumen resmi, Pentagon mengklaim BYD terafiliasi langsung dan tidak langsung dengan SASAC—lembaga pengelola BUMN China—serta Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi. BYD disebut sebagai "kontributor fusi militer-sipil" bagi basis industri pertahanan China.
Dampak langsung dari penetapan ini: BYD diblokir dari kontrak Pemerintah AS. Larangan kontrak langsung dengan Departemen Pertahanan berlaku akhir bulan ini, sementara larangan melalui perantara mulai Juni 2027. Pentagon menyatakan tetap "berhak mengambil tindakan tambahan" terhadap entitas dalam daftar tersebut, namun hingga kini belum ada bukti langsung yang dipublikasikan untuk mendukung klaimnya.
Stella Li, Wakil Presiden Eksekutif BYD, angkat bicara kepada The Telegraph. Ia menegaskan tuduhan itu serangan terhadap kesuksesan BYD, bukan temuan keamanan yang valid. "Karena Anda terlalu kuat, seseorang menantang Anda—mereka tidak bisa menantang produk Anda, jadi mereka menantang persepsi semacam ini," ujar Li.
"Kami akan menggunakan senjata hukum kami untuk melindungi diri. Semua orang di dunia harus tahu: BYD bukan perusahaan yang bisa didorong-dorong, di mana Anda bisa memberikan klaim palsu," tambahnya. Li mengonfirmasi BYD akan menempuh jalur dialog terbuka terlebih dahulu, namun siap menggugat pemerintah AS jika situasi memburuk.
Waktu penetapan ini tidak bisa dilepaskan dari pencapaian BYD. Pada 2025, BYD resmi menggeser Tesla sebagai produsen mobil listrik murni (BEV) terbesar dunia dengan penjualan 2.254.714 unit, unggul lebih dari 600.000 kendaraan dari Tesla yang hanya 1.636.129 unit. Di pasar global, BYD menjadi merek EV terlaris di Inggris, Australia, dan Brasil.
Di Inggris saja, BYD menjual 31.553 mobil sepanjang 2026—lebih dari dua kali lipat laju tahun lalu—dengan pangsa pasar 3,4% hingga Mei, naik dari 1,7% pada periode yang sama tahun 2025. Angka itu menempatkan BYD di atas Mini, Renault, Volvo, dan Land Rover.
Dari sisi bisnis, dampak daftar hitam ini nyaris nol. BYD tidak menjual mobil penumpang di Amerika Serikat—tarif sudah lebih dulu menutup akses itu. Jejak kaki BYD di AS hanya pabrik bus listrik di Lancaster, California, yang sudah beroperasi lebih dari satu dekade dengan tenaga kerja serikat buruh Amerika.
Yang lebih riskan adalah sinyal reputasi. Daftar 1260H menjadi sinyal bagi mitra, pemasok, dan investor Amerika bahwa sebuah perusahaan dianggap sebagai ancaman keamanan. Seringkali, daftar ini menjadi pintu masuk menuju tindakan yang lebih keras. CATL, produsen baterai EV terbesar dunia, mengalami nasib serupa pada Januari 2025 dan masih bertahan di daftar yang sama.
Pola ini sulit diabaikan. Amerika Serikat tidak bisa bersaing dengan BYD dari segi produk—tidak ada pabrikan mobil Amerika yang menjual EV dengan rasio harga-terhadap-kapabilitas setara BYD. Responsnya: tarif lebih dulu, kini penetapan militer tanpa bukti yang dipublikasikan.
Menariknya, garis antara industri otomotif dan militer juga tidak terang di AS. Undang-Undang Produksi Pertahanan memungkinkan Washington memaksa perusahaan Amerika memprioritaskan pesanan pertahanan—GM pernah dipaksa membuat ventilator di bawah undang-undang itu pada 2020. GM bahkan memiliki divisi pertahanan sendiri, GM Defense, yang membuat kendaraan tempur untuk Angkatan Darat.