LONDON — Menteri Luar Negeri Inggris Edward Samuel Miliband menilai posisi Israel di mata komunitas internasional kian terisolasi. Dalam wawancara dengan siniar The Rest is Politics, ia menyebut tindakan Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat telah menggerakkan masyarakat di berbagai belahan dunia.
"Israel sedang kehilangan teman. Mereka tidak mendapatkan sekutu baru, justru kehilangan sekutu. Mereka kehilangan sekutu di mana-mana," kata Miliband, Selasa (15/9).
Sanksi Inggris Menyasar Pemukiman Ilegal, Bukan Delegitimasi Israel
Miliband menegaskan langkah sanksi terbaru Inggris tidak dimaksudkan untuk mendelegitimasi Israel. Sanksi itu, menurutnya, menyasar pendudukan ilegal di Tepi Barat yang diduduki.
"Semua langkah itu untuk mengubah keadaan tersebut. Rezim sanksi ini menargetkan pendudukan ilegal, bukan menargetkan atau mendelegitimasi Israel dengan cara apa pun," ujarnya.
Ia menyoroti proyek perluasan pemukiman E1 yang lama dipandang sebagai "garis merah" bagi komunitas internasional. Proyek itu dinilai akan memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat.
"Karena pada dasarnya, hal itu akan memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat, yang benar-benar membuat Palestina tidak dapat berdiri sendiri," ucap Miliband.
Putusan Mahkamah Internasional dan Terorisme Pemukim Jadi Dasar Kebijakan
Miliband menyebut kombinasi putusan Mahkamah Internasional pada 2024, lamanya pendudukan atas wilayah Palestina, serta pengungsian warga Palestina mendorong pemerintah Inggris mengambil langkah tersebut. Putusan itu memerintahkan Israel mengakhiri pendudukan, membongkar pemukiman, dan membayar ganti rugi.
Ia juga menyinggung soal terorisme pemukim yang menurutnya harus dihentikan. "Kita tidak boleh menyerah di hadapan terorisme pemukim," kata Miliband.
Miliband meyakini tidak akan ada stabilitas di Timur Tengah tanpa solusi dua negara antara Palestina dan Israel. Menurutnya, solusi itu harus terus diperjuangkan meski situasi di lapangan memburuk.
"Kita harus menghentikan terorisme pemukim, terorisme yang sesungguhnya. Saya menggunakan istilah itu, pembersihan etnis yang dilakukan oleh para teroris pemukim. Itulah yang sedang terjadi," tuturnya.
Miliband Kenang Pesan Ibunya Sebelum Umumkan Sanksi
Sebelum mengumumkan sanksi, Miliband mengaku memikirkan apa yang akan dikatakan ibunya yang meninggal pada Mei lalu. Ia mengenang pesan sang ibu tentang penderitaan rakyat Palestina.
"Dia (ibu saya) akan berkata, Lihatlah apa yang terjadi pada rakyat Palestina! Lihatlah apa yang terjadi pada orang-orang malang ini. Ini salah," kata Miliband.
Miliband juga menyebut pertemuannya dengan sekelompok orang, termasuk seorang dokter yang pernah bekerja di Gaza. Ia menyebut apa yang mereka sampaikan sebagai sesuatu yang "benar-benar tidak bisa diungkapkan" dan "mengerikan".
Gencatan Senjata Dinilai Tak Bermakna, 1.200 Warga Palestina Tewas
Miliband menilai tindakan Israel yang menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza tampak sebagai strategi yang disengaja. Situasi di lapangan, menurutnya, sangat buruk.
"Situasi di lapangan sangat buruk. Tidak ada yang dapat membenarkan apa yang telah terjadi di Gaza. Sejak apa yang disebut gencatan senjata, 1.200 warga Palestina telah terbunuh. Itu bukan gencatan senjata yang berarti," katanya.
Ia menegaskan Inggris tidak boleh menyerah dalam menghadapi terorisme pemukim. Miliband juga menyoroti pemilu Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober.
"Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam pemilu Israel pada 27 Oktober, tetapi kami berupaya mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada rakyat Israel untuk mengatakan, lihat, masyarakat internasional tidak akan tinggal diam ketika pendudukan ini terus berlangsung," ujarnya.
Larangan Impor hingga Sanksi Perusahaan Pemukiman
Pekan sebelumnya, Miliband mengumumkan sejumlah langkah terkait pemukiman ilegal Israel. Langkah itu mencakup larangan impor barang dari pemukiman ilegal, sanksi terhadap perusahaan dan individu yang memfasilitasi perluasan permukiman, serta sanksi tambahan terhadap ekstremis Israel yang diduga mendukung atau menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Inggris mempertahankan peluang solusi dua negara. Miliband menegaskan status quo tidak berjalan dengan baik dan komunitas internasional perlu mengambil sikap tegas.
